Deteksi Dini dan Rujukan Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Komunitas

1. Pengertian dan Tujuan Program

Pengertian Program

Program deteksi dini dan rujukan kekerasan terhadap perempuan berbasis komunitas (encounter for violence victims against women, ICD-10 T74.1, Z63.4; ICD-11 6B40, XE041) adalah layanan berbasis populasi yang dilaksanakan dalam sesi kelompok — posyandu, kelas ibu hamil, layanan Puskesmas, atau kegiatan komunitas lain — untuk menyaring perempuan yang mengalami atau berisiko mengalami kekerasan fisik, seksual, psikologis, maupun ekonomi, memberikan dukungan lini pertama yang aman dan tidak menghakimi, serta menghubungkan peserta berisiko dengan jalur rujukan medis, psikologis, dan hukum yang sesuai.

Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang besar di Indonesia. Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2024 mencatat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat 10,76% dibandingkan tahun 2023, dengan ranah personal atau relasi rumah tangga dan relasi intim sebagai lokasi kejadian yang paling dominan. Data ini menegaskan pentingnya layanan deteksi dini berbasis populasi yang menjangkau perempuan sebelum kasus berkembang menjadi kondisi darurat medis maupun hukum.

Panduan ini merupakan pendalaman layanan berbasis kelompok dari kerangka Kedokteran Sosial, Mediko-Legal, Kontrasepsi, dan Kesehatan Reproduksi Remaja, dan disusun berdasarkan prinsip pemisahan unit analisis antara panduan praktik individual (satu pasien, satu episode pelayanan) dan panduan praktik kelompok/komunitas (kelompok atau populasi sasaran dalam satu sesi layanan).

Berbeda dari panduan praktik individual yang berbasis satu entri diagnosis, panduan kelompok ini berbasis satu siklus sesi layanan komunitas yang dapat menghasilkan nol, satu, atau lebih rujukan individual, bergantung pada temuan skrining pada tiap peserta.

Tujuan Program

Program ini memiliki lima tujuan utama yang saling berkaitan.

• Mendeteksi dini perempuan yang mengalami kekerasan atau berada dalam situasi berisiko tinggi mengalami kekerasan, melalui instrumen skrining tervalidasi (HITS, HARK) dalam suasana privat dan aman.
• Memberikan edukasi kelompok yang tidak menstigmatisasi tentang bentuk-bentuk kekerasan, dampak kesehatan reproduksi, dan hak-hak perempuan sebagai korban.
• Menyediakan dukungan psikososial lini pertama (first-line support) segera bagi peserta yang mengungkapkan pengalaman kekerasan, mengikuti prinsip trauma-informed care.
• Membangun dan memperkuat jalur rujukan terstruktur — medis, psikologis, hukum, dan perlindungan sosial — bagi kasus individual berisiko yang teridentifikasi dalam sesi kelompok, termasuk pemanfaatan Layanan SAPA 129 sebagai kanal pengaduan dan rujukan nasional.
• Memperkuat jejaring layanan primer-sekunder antara kader/bidan/Puskesmas dengan layanan Obstetri dan Ginekologi Sosial, kepolisian, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dan layanan psikologi/psikiatri.

2. Sasaran dan Kriteria Inklusi Kelompok

Populasi Sasaran

Sasaran utama program adalah perempuan usia reproduksi yang hadir dalam sesi layanan komunitas atau layanan primer, dengan perhatian khusus pada kelompok rentan berikut: remaja (10-19 tahun) yang berisiko kekerasan dalam relasi berpacaran maupun keluarga; ibu hamil dan ibu nifas, mengingat kekerasan dapat meningkat pada periode ini dan berdampak pada luaran obstetri; perempuan dengan disabilitas; perempuan pekerja migran atau pekerja informal dengan akses layanan terbatas; serta perempuan dengan riwayat kekerasan sebelumnya yang memerlukan pemantauan berkelanjutan.

Kriteria Inklusi Kelompok

Peserta yang dapat diikutsertakan dalam sesi kelompok adalah perempuan yang hadir secara sukarela pada layanan primer/komunitas terjadwal (posyandu, kelas ibu hamil, kegiatan PKK, layanan Puskesmas), mampu berkomunikasi secara mandiri atau dengan pendampingan penerjemah/pendamping tepercaya, dan tidak sedang dalam kondisi kegawatdaruratan medis maupun ancaman keselamatan langsung.

Kriteria kewaspadaan khusus (red flag) berikut mengalihkan peserta keluar dari alur kelompok menuju asesmen individual segera, tanpa menunggu giliran sesi: tanda fisik kekerasan akut (memar baru, luka, jejas cekik), pernyataan ide untuk mengakhiri hidup atau membahayakan diri, pengungkapan ancaman keselamatan yang mendesak dari pelaku, atau kehadiran pelaku/pendamping yang mengendalikan peserta secara mencurigakan selama sesi.

3. Struktur Sesi/Alur Layanan

Tahapan Sesi

Satu siklus sesi berlangsung sekitar 90-120 menit tergantung jumlah peserta, terdiri atas tujuh tahapan berurutan yang menggabungkan aktivitas kelompok terbuka dengan asesmen privat individual, sehingga kerahasiaan tiap peserta tetap terjaga meskipun layanan berbasis kelompok.

1. Persiapan dan pembentukan lingkungan aman (± 15 menit) — pengaturan ruang privat terpisah untuk skrining individual, penyiapan materi edukasi, dan pengecekan ketersediaan jalur rujukan darurat.
2. Pembukaan dan edukasi kelompok non-stigmatisasi (± 20 menit) — penyampaian materi umum tentang bentuk kekerasan, hak perempuan, dan jalur bantuan yang tersedia, tanpa meminta pengungkapan personal di forum terbuka.
3. Skrining individual privat bergiliran (± 10 menit per peserta) — dilakukan di ruang terpisah menggunakan instrumen HITS atau HARK, sementara peserta lain melanjutkan aktivitas edukasi/pendukung kelompok.
4. Dukungan lini pertama atau LIVES (Listen, Inquire, Validate, Enhance safety, Support) bagi peserta yang teridentifikasi berisiko — durasi variabel, dilakukan privat oleh tenaga terlatih.
5. Sesi konsolidasi kelompok (± 20 menit) — penguatan dukungan sebaya, penyampaian ulang informasi jalur bantuan bagi seluruh peserta tanpa mengungkap identitas kasus individual.
6. Dokumentasi dan rencana tindak lanjut individual — dilakukan secara internal oleh tenaga kesehatan, tidak dibacakan di forum kelompok.
7. Rujukan bagi kasus berisiko sesuai kriteria pada Bagian 7, dilaksanakan segera untuk kasus mendesak atau dijadwalkan untuk kasus non-darurat.

4. Peran Tenaga Kesehatan per Sesi

Pembagian Peran

Pelaksanaan sesi bersifat multidisiplin dengan pembagian peran yang eksplisit agar keamanan, kerahasiaan, dan mutu asesmen klinis tetap terjaga.

5. Materi/Konten yang Disampaikan pada Setiap Sesi

Konten Edukasi Kelompok

Materi disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami, menghindari istilah yang menghakimi korban, dan disesuaikan dengan konteks budaya setempat.

• Definisi dan bentuk kekerasan terhadap perempuan: kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran/ekonomi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
• Dampak kekerasan terhadap kesehatan reproduksi dan luaran obstetri, termasuk peningkatan risiko abortus, persalinan prematur, dan berat badan lahir rendah (BBLR).
• Hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan dan dasar hukum perlindungan yang berlaku, mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, UU PKDRT, UU TPKS, serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
• Prinsip kerahasiaan dan pendekatan trauma-informed care dalam layanan yang diterima peserta.
• Informasi jalur bantuan yang tersedia: fasilitas kesehatan rujukan, layanan psikologi, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) setempat, Layanan SAPA 129 (telepon 129 atau WhatsApp 08111-129-129) sebagai kanal pengaduan dan rujukan nasional, kepolisian, dan rumah aman/shelter.

6. Indikator Keberhasilan Program

6.1 Indikator Tingkat Individu Peserta

• 100% peserta yang memenuhi kriteria inklusi mendapat skrining privat menggunakan instrumen HITS atau HARK.
• ≥90% peserta yang teridentifikasi sebagai korban kekerasan mendapat intervensi medis awal dan ditawari rujukan sosial/psikologis/hukum.
• 100% kasus berisiko yang teridentifikasi terdokumentasi lengkap sesuai prinsip keamanan dan kerahasiaan.
• Kepatuhan kunjungan tindak lanjut (follow-up) bagi peserta yang dirujuk [DATA: rujuk register internal Puskesmas/UPTD PPA setempat — belum tersedia agregat nasional yang dapat dikutip].

6.2 Indikator Tingkat Agregat/Populasi

• Jumlah sesi skrining komunitas terlaksana per periode program [DATA: rujuk laporan program dinas kesehatan/UPTD PPA setempat].
• Cakupan populasi sasaran yang terjangkau dibandingkan estimasi populasi wilayah kerja [DATA: rujuk data kependudukan dan register Puskesmas setempat].
• Tingkat deteksi kasus baru per periode program, sebagai indikator lokal yang dapat dibandingkan dengan tren nasional pada Catatan Tahunan Komnas Perempuan.
• Proporsi kasus rujukan individual yang berhasil mendapat penanganan lanjutan pada layanan tujuan sebagaimana diuraikan pada Bagian 7 [DATA: rujuk register rujukan internal fasilitas].

7. Kriteria dan Alur Rujukan Bila Ditemukan Kasus Individual Berisiko

Kriteria Rujukan Individual

Peserta dirujuk keluar dari alur kelompok menuju asesmen dan tata laksana individual apabila skrining privat (HITS/HARK) positif, ditemukan tanda fisik kekerasan pada pemeriksaan, terdapat pengungkapan aktif mengalami kekerasan fisik/seksual/psikologis/ekonomi, atau ditemukan red flag sebagaimana diuraikan pada Bagian 2.

Alur Rujukan Klinis

Alur rujukan mengikuti tahapan berikut: (1) skrining komunitas pada sesi kelompok; (2) bila red flag atau hasil skrining positif, dilakukan asesmen privat oleh dokter SpOG/PPDS terlatih; (3) apabila kriteria individual berisiko terpenuhi, peserta dirujuk untuk tata laksana kasus Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) bersesuaian dengan entri Tabel 11 No. 16 Kepkonsil, atau untuk tata laksana kasus etik medikolegal bersesuaian dengan entri Tabel 11 No. 5 Kepkonsil apabila kasus memiliki dimensi etik-hukum yang lebih dominan (misalnya permohonan visum et repertum, perkosaan, atau penyerangan seksual dengan kekerasan fisik).

Penanganan individual lanjutan mencakup pemeriksaan medis sesuai standar visum, konseling psikologis dan dukungan darurat, dokumentasi medis-legal, serta kolaborasi lintas sektor.

Kolaborasi Lintas Sektor

Rujukan tidak terbatas pada jalur medis. Kasus yang memerlukan penanganan hukum atau perlindungan dikoordinasikan dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) setempat, yang menyelenggarakan fungsi pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Untuk kasus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, atau layanan rujukan akhir, tenaga kesehatan dapat menghubungkan korban dengan Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA 129) melalui telepon 129 atau WhatsApp 08111-129-129, sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Prosedur Standar Operasional Penyediaan Layanan Rujukan Akhir bagi Perempuan Korban Kekerasan.

Koordinasi lebih lanjut dilakukan dengan kepolisian (khususnya bila terdapat permintaan visum et repertum atau pelaporan pidana sesuai UU PKDRT maupun UU TPKS), layanan psikologi/psikiatri, dan rumah aman/shelter bagi korban yang memerlukan perlindungan segera.

8. Dasar Regulasi dan Rujukan Program Nasional

Dasar Regulasi

Program ini berpijak pada Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia No. HK.01.02/KKI/1318/2026 tentang Standar Kompetensi Dokter Spesialis dan Subspesialis Bidang Obstetri dan Ginekologi, khususnya Tabel 11 (Spektrum Penyakit dan Kondisi Klinis Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial) entri No. 5 dan No. 16, Tabel 19 (Kompetensi Penatalaksanaan Klinis), Tabel 21 (Kompetensi Prosedur Klinis) entri No. 13, dan Tabel 23 (Penguasaan Pengetahuan) entri No. 13.

Landasan hukum nasional lain yang relevan meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS); Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Prosedur Standar Operasional Penyediaan Layanan Rujukan Akhir bagi Perempuan Korban Kekerasan.

Keterkaitan dengan Program Nasional

Bagi sasaran remaja, program ini terhubung dengan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Kementerian Kesehatan sebagai jalur edukasi dan konseling berkelanjutan. Program juga terhubung dengan Layanan SAPA 129 milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai kanal pengaduan dan rujukan nasional, serta dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di tingkat kabupaten/kota sebagai penyelenggara layanan terpadu di wilayah kerja masing-masing.

Cakupan dan capaian program terhadap tren nasional penanganan kekerasan terhadap perempuan dapat dibandingkan secara berkala dengan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan dan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

9. Perbandingan dan Pengayaan Standar Internasional

WHO — Responding to Intimate Partner Violence and Sexual Violence Against Women

Pedoman klinis dan kebijakan WHO (2013) memperkenalkan pendekatan dukungan lini pertama LIVES (Listen, Inquire, Validate, Enhance safety, Support) sebagai standar minimal respons layanan kesehatan bagi perempuan yang mengalami kekerasan oleh pasangan intim maupun kekerasan seksual, dan menjadi rujukan utama materi dukungan lini pertama pada Bagian 3 dan 5 panduan ini. Pedoman ini tetap menjadi acuan resmi WHO hingga saat ini, sementara proses pemutakhirannya oleh kelompok kerja pedoman WHO masih berlangsung dan belum diterbitkan.

Standar nasional (Kepkonsil, melalui Tabel 19 No. 1) menetapkan target dokumentasi skrining KDRT 100% pada anamnesis; standar internasional WHO merekomendasikan pendekatan inquiry selektif berbasis indikasi klinis dan tidak menganjurkan skrining rutin/universal terhadap seluruh perempuan tanpa tanda atau gejala terkait, dengan pertimbangan risiko psikologis dan keselamatan bila pengungkapan dipaksakan tanpa kesiapan sistem rujukan; praktik di Indonesia melalui program ini mengikuti standar nasional yang menekankan dokumentasi menyeluruh pada populasi sasaran berisiko yang telah ditetapkan kriteria inklusinya (Bagian 2), bukan skrining universal tanpa seleksi populasi.

ACOG — Committee Opinion Intimate Partner Violence

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), melalui Committee Opinion No. 518 (terakhir ditinjau ulang tahun 2025), merekomendasikan skrining rutin dan periodik terhadap seluruh perempuan untuk kekerasan oleh pasangan intim (intimate partner violence), termasuk pada setiap kunjungan antenatal per trimester dan kunjungan pascasalin, sejalan dengan pendekatan skrining berbasis populasi yang diadopsi program ini pada sesi layanan primer dan komunitas.

Perbedaan penekanan antara WHO (inquiry selektif) dan ACOG (skrining rutin universal) mencerminkan perbedaan konteks sistem layanan kesehatan; praktik di Indonesia melalui Kepkonsil mengikuti standar nasional yang mewajibkan skrining KDRT sebagai bagian anamnesis rutin pada populasi sasaran program berbasis komunitas ini, sejalan dengan semangat cakupan populasi berbasis ACOG namun dengan penyesuaian pada konteks sumber daya dan jejaring rujukan primer di Indonesia.

10. Glosarium

KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU Nomor 23 Tahun 2004).

HITS

Instrumen skrining singkat untuk kekerasan oleh pasangan intim, terdiri atas empat pertanyaan: Hurt (disakiti), Insult (dihina), Threaten (diancam), Scream (dibentak/diteriaki).

HARK

Instrumen skrining kekerasan oleh pasangan intim yang menilai empat domain: Humiliation (dipermalukan), Afraid (ketakutan), Rape (pemaksaan hubungan seksual), Kick (kekerasan fisik seperti ditendang atau dipukul).

LIVES

Kerangka dukungan lini pertama dari WHO bagi penyintas kekerasan: Listen (mendengarkan), Inquire (menanyakan kebutuhan), Validate (memvalidasi pengalaman), Enhance safety (meningkatkan keamanan), Support (memberi dukungan lanjutan).

Trauma-informed care

Pendekatan layanan yang mengenali dampak trauma pada pasien, mengutamakan rasa aman, kepercayaan, pilihan, dan pemulihan kendali bagi penyintas dalam setiap tahap pelayanan.

UPTD PPA

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, penyelenggara layanan terpadu di tingkat kabupaten/kota bagi perempuan dan anak korban kekerasan, mencakup pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan.

SAPA 129

Layanan Sahabat Perempuan dan Anak, kanal pengaduan dan rujukan nasional milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dapat diakses melalui telepon 129 atau WhatsApp 08111-129-129.

Visum et repertum

Keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan penyidik mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap korban untuk kepentingan peradilan.

Red flag

Tanda kewaspadaan yang mengharuskan asesmen individual segera di luar alur kelompok, misalnya tanda fisik kekerasan akut atau ancaman keselamatan yang mendesak.

First-line support

Respons awal yang diberikan tenaga kesehatan segera setelah pengungkapan kekerasan, sebelum rujukan lanjutan dilakukan.

11. Kepustakaan

1. Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Nomor HK.01.02/KKI/1318/2026 tentang Standar Kompetensi Dokter Spesialis dan Subspesialis Bidang Obstetri dan Ginekologi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Prosedur Standar Operasional Penyediaan Layanan Rujukan Akhir bagi Perempuan Korban Kekerasan.
8. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2024. Jakarta: Komnas Perempuan; 2025.
9. World Health Organization. Responding to Intimate Partner Violence and Sexual Violence Against Women: WHO Clinical and Policy Guidelines. Geneva: WHO; 2013.
10. American College of Obstetricians and Gynecologists' Committee on Health Care for Underserved Women. Committee Opinion No. 518: Intimate Partner Violence. Obstetrics & Gynecology. 2012;119(2 Pt 1):412-417 (ditinjau ulang terakhir 2025).
11. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Pelayanan dan Rujukan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak bagi Tenaga Kesehatan.
12. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR).